WASPADA!! Kartu BPJS Kesehatan Palsu Telah Beredar

WASPADA!! Kartu BPJS Kesehatan Palsu Telah Beredar

Penipuan Saridev   10.27

Kartu BPJS asli (kiri) dan kartu BPJS palsu (kanan) yang beredar Kabupaten Bandung Barat diperlihatkan warga di Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/7).
Besarnya potensi keuntungan yang bisa dikeruk dari sektor kesehatan memicu munculnya pelbagai kejahatan yang menyasar lingkungan tersebut. Setelah dugaan korupsi di Subang, Jawa Barat, dan kasus peredaran vaksin palsu di Bekasi dan Jakarta, kini kabar mengenai keberadaan kartu BPJS Kesehatan palsu menyeruak dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

Dilansir sejumlah media, di antaranya JPNN, pada Minggu (24/7), kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditemukan di Kecamatan Padalarang. Kepalsuan kartu jaminan itu tersibak setelah sang pemegang, yakni Budiyanto, 36 tahun, tidak diterima berobat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Padahal, tulis laman tersebut, pembuatan kartu miliknya ditawarkan secara massal di desanya.

"Untuk buat kartu BPJS itu warga bayar Rp 100 ribu per orang. Sekali bayar kartu itu berlaku selama dua tahun. Tapi saat mau digunakan oleh Pak Budiyanto yang terkena penyakit meningitis, ternyata kartu BPJS itu tidak bisa digunakan karena Pak Budiyanto tidak terdaftar sebagai peserta BPJS," kata Ketua RT 03, Ade, seperti dikutip JPNN.

Masih dari media yang sama, pembuatan kartu BPJS itu, kata Ade, adalah program subsidi dari Dompet Duafha bagi warga miskin. Pembuatannya diurus oleh sukarelawan kesehatan Desa Kertajaya berinisial BN sekitar delapan bulan yang telah lewat.

"Uang pendaftarannya dulu dikumpulkan di bendahara desa. Setiap RW rata-rata mendaftarkan 10 orang. Semuanya ada 23 RW di Desa Kertajaya. Artinya ada 230 orang warga Desa Kertajaya yang kemungkinan mendapatkan kartu BPJS palsu," kata Ade.

Pihak rumah sakit CIbabat, yang diwakili sang direktur utama, Trias Nugrahadi, menyatakan kartu palsu itu punya tampilan mirip dengan kartu BPJS Kesehatan asli. Namun, menurutnya, dilansir Kompas, sistem tidak dapat membaca nomor dan barcode pada kartu lancung itu. Ujungnya, proses transaksi selalu gagal. 

"Kasus ini baru pertama kali terjadi di RS Cibabat. Semoga tidak ada kasus lain," ujar Trias, Minggu (24/7).

Berbeda dari Budiyanto, warga lain dari desa asal pria itu tertolak ketika akan berobat di Puskesmas setempat. Pihak yang menolak beralasan warga bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta. 

Pernyataan dilontarkan oleh BPJS Kesehatan ihwal terbitnya kartu abal-abal itu. Menurut lembaga itu, sebagaimana lansiran Detik, warga yang ragu mengenai ketulenan kartunya dapat mengecek lewat aplikasi BPJSK unduhan. 

"Kartu BPJS Kesehatan palsu tidak akan teridentifikasi dalam master file BPJS Kesehatan karena nama peserta dan nomor kartu akan berbeda sehingga tidak bisa digunakan," ujar Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, dikutip Detik. 

Sosok yang sama juga berujar, pengurusan "kartu dan permintaan informasi harap tidak melalui calo. Hubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau call center 1500400, 24 jam.'

Lantas, di tingkat praktis, bagaimana cara mengetahui keaslian kartu BPJS Kesehatan? Laman Okezone memuat sejumlah poin mengenainya:

1. Kartu asli BPJS Kesehatan perorangan, miliki gambar pulau-pulau di Indonesia, sedangkan kartu yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bandung Barat tersebut polos.

2. Di balik kartu BPJS asli, tertera tiga peraturan pemakaian penggunaan kartu BPJS. Sedangkan kartu BPJS palsu, memiliki delapan peraturan penggunaan kartu yang disebut dalam peraturan tersebut, yakni E-id BPJS.

3. Hasil cetak kartu asli jelas, sedangkan yang palsu nampak asal-asalan. 

4. Barcode BPJS palsu terlihat tidak beraturan atau berantakan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...esehatan-palsu

WASPADA!! Kartu BPJS Kesehatan Palsu Telah Beredar

WASPADA!! Kartu BPJS Kesehatan Palsu Telah Beredar

Penipuan Saridev   10.27

Kartu BPJS asli (kiri) dan kartu BPJS palsu (kanan) yang beredar Kabupaten Bandung Barat diperlihatkan warga di Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/7).
Besarnya potensi keuntungan yang bisa dikeruk dari sektor kesehatan memicu munculnya pelbagai kejahatan yang menyasar lingkungan tersebut. Setelah dugaan korupsi di Subang, Jawa Barat, dan kasus peredaran vaksin palsu di Bekasi dan Jakarta, kini kabar mengenai keberadaan kartu BPJS Kesehatan palsu menyeruak dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

Dilansir sejumlah media, di antaranya JPNN, pada Minggu (24/7), kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditemukan di Kecamatan Padalarang. Kepalsuan kartu jaminan itu tersibak setelah sang pemegang, yakni Budiyanto, 36 tahun, tidak diterima berobat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Padahal, tulis laman tersebut, pembuatan kartu miliknya ditawarkan secara massal di desanya.

"Untuk buat kartu BPJS itu warga bayar Rp 100 ribu per orang. Sekali bayar kartu itu berlaku selama dua tahun. Tapi saat mau digunakan oleh Pak Budiyanto yang terkena penyakit meningitis, ternyata kartu BPJS itu tidak bisa digunakan karena Pak Budiyanto tidak terdaftar sebagai peserta BPJS," kata Ketua RT 03, Ade, seperti dikutip JPNN.

Masih dari media yang sama, pembuatan kartu BPJS itu, kata Ade, adalah program subsidi dari Dompet Duafha bagi warga miskin. Pembuatannya diurus oleh sukarelawan kesehatan Desa Kertajaya berinisial BN sekitar delapan bulan yang telah lewat.

"Uang pendaftarannya dulu dikumpulkan di bendahara desa. Setiap RW rata-rata mendaftarkan 10 orang. Semuanya ada 23 RW di Desa Kertajaya. Artinya ada 230 orang warga Desa Kertajaya yang kemungkinan mendapatkan kartu BPJS palsu," kata Ade.

Pihak rumah sakit CIbabat, yang diwakili sang direktur utama, Trias Nugrahadi, menyatakan kartu palsu itu punya tampilan mirip dengan kartu BPJS Kesehatan asli. Namun, menurutnya, dilansir Kompas, sistem tidak dapat membaca nomor dan barcode pada kartu lancung itu. Ujungnya, proses transaksi selalu gagal. 

"Kasus ini baru pertama kali terjadi di RS Cibabat. Semoga tidak ada kasus lain," ujar Trias, Minggu (24/7).

Berbeda dari Budiyanto, warga lain dari desa asal pria itu tertolak ketika akan berobat di Puskesmas setempat. Pihak yang menolak beralasan warga bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta. 

Pernyataan dilontarkan oleh BPJS Kesehatan ihwal terbitnya kartu abal-abal itu. Menurut lembaga itu, sebagaimana lansiran Detik, warga yang ragu mengenai ketulenan kartunya dapat mengecek lewat aplikasi BPJSK unduhan. 

"Kartu BPJS Kesehatan palsu tidak akan teridentifikasi dalam master file BPJS Kesehatan karena nama peserta dan nomor kartu akan berbeda sehingga tidak bisa digunakan," ujar Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, dikutip Detik. 

Sosok yang sama juga berujar, pengurusan "kartu dan permintaan informasi harap tidak melalui calo. Hubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau call center 1500400, 24 jam.'

Lantas, di tingkat praktis, bagaimana cara mengetahui keaslian kartu BPJS Kesehatan? Laman Okezone memuat sejumlah poin mengenainya:

1. Kartu asli BPJS Kesehatan perorangan, miliki gambar pulau-pulau di Indonesia, sedangkan kartu yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bandung Barat tersebut polos.

2. Di balik kartu BPJS asli, tertera tiga peraturan pemakaian penggunaan kartu BPJS. Sedangkan kartu BPJS palsu, memiliki delapan peraturan penggunaan kartu yang disebut dalam peraturan tersebut, yakni E-id BPJS.

3. Hasil cetak kartu asli jelas, sedangkan yang palsu nampak asal-asalan. 

4. Barcode BPJS palsu terlihat tidak beraturan atau berantakan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...esehatan-palsu

5 Tanda Malam Laitul Qadar

5 Tanda Malam Laitul Qadar

Pendidikan Saridev   09.52

Apa Tanda - Tanda Malam Laitul Qadar ......?

Mendapatkan berkah Lailatul Qadar adalah harapan dari kita semua umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa. Sebab, kemuliaan malam itu akan membawa kita kepada keberkahan abadi, karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan.
Namun tidak semua kita mendapatkan keberkahan itu, karena hanya orang-orang pilihan dan benar-benar bersungguh-sunguh menjalankan ibadahlah yang mendapatkannya. Namun tahu kah anda Lailatur Qadar bisa turun di mana saja, dan siapa saja yang mendapatkannya. Karena di malam 10 terakhir Ramadan adalah malam Lailatul Qadar.

Selalu ganjil yakni antara 21, 23, 25, 27, dan 29.

Adapun tanda-tanda bermacam-macam dari cerita kita orang awam, tetapi ada keyakinan bahwa tanda-tanda lailatul qadar, diantaranya: pohon sujud, bangunan-bangunan tidur, air tawar berubah asin, anjing-anjing tidak menyalak, dan beberapa tanda yang jelas batil dan rosak. Maka dalam masalah ini keyakinan tersebut tidak boleh diyakini kecuali berdasarkan atas dalil.

Berikut tanda - tanda malam lailatul qadar :

Assalamualaikum Akhi dan Ukhti.

Semoga kita dapat meraih malam lailatul qadar. Aamiin....

Share ya agar tersimpan di Fb Akhi dan Ukhti 

Basuki Tjahaja Purnama Di ancam..

Basuki Tjahaja Purnama Di ancam..

News Unknown   18.07

JAKARTA, Jos News - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sering melontarkan ancaman, khususnya untuk melecut semangat kerja PNS DKI Jakarta. Ancaman pemecatan untuk PNS yang berkinerja buruk ia lontarkan berkali-kali.

Lalu bagaimana jadinya kalau Ahok yang diancam?

Beberapa waktu lalu, sekumpulan warga DKI Jakarta berkumpul di kolong Tol Wiyoto Wiyono. Mereka menggelar kongres karena tidak terima dengan kebijakan penggusuran yang sering dilakukan Ahok.

Kongres tersebut dinamakan Kongres Rakyat Lawan Penggusuran yang diinisiasi oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) pimpinan Marlo Sitompul. Hasil kongres tersebut memutuskan bahwa Ahok terancam digugat terkait kebijakannya menggusur warga.

SPRI dan kongres itu tidak akan mengajukan gugatan ke PTUN lagi. Mereka akan langsung mengajukan gugatan pidana terhadap Ahok.

Respons Ahok

Ahok mengibaratkan warga yang mengancam menggugatnya ini seperti anak yang tidak menurut. Layaknya anak yang dilarang melakukan sesuatu yang tidak baik oleh orangtuanya, namun si anak tetap membandel.

"Biasa saja kok, kamu lahirin anak juga enggak semua bisa nurut kamu. Ini kan kayak orangtua ngajarin anak. Anak-anak ini sudah terbiasa hidup dengan enak dudukin tanah negara," ujar Ahok di SD Santa Maria, Juanda, Senin (16/5/2016).

Ahok mengatakan, seharusnya warga tidak diajarkan menggunakan kolong tol untuk kegiatan kongres atau lainnya. Apalagi jika sampai tinggal di kolong tol, hal tersebut bisa membahayakan.

Ahok mengatakan pernah ada kebakaran yang apinya bersumber dari permukiman warga kolong tol. Kebakaran itu mengakibatkan kerusakan insfrasktruktur dan hilangnya banyak nyawa.

Menurut Ahok, masih ada sejumlah warga yang salah memahami maksud penggusuran di Jakarta. Ia menuturkan, jika ada warga diusir karena mencoba tinggal dengan tenda di Monumen Nasional, maka itu bukan berarti pemerintah menindas rakyat miskin. Melainkan untuk menjaga kawasan Monas agar tetap nyaman didatangi pengunjung.

Logika ini, kata Ahok, sering diputarbalikan sehingga Pemprov seolah-olah kejam. Ahok pun tidak mau ambil pusing dengan ancaman gugatan tersebut. Ahok bahkan menyiapkan peluru untuk menyerang balik penggugatnya.

Jika dia digugat, warga yang tinggal di kolong tol juga akan dia gugat secara pidana. Menurut Ahok, gugatan ini juga berbau politis. Dia memberi sinyal bahwa tim sukses salah satu calon gubernur pada Pilkada DKI 2012 yang lalu bermain dan memanfaatkan situasi ini.

"Gugat saja, kalau saya gugat balik bahwa mereka rusak kolong tol itu pidana gak? Kayak enggak tahu aja. Kamu cari itu siapa yang ngajarin. Tim sukses siapa tahun 2012?" ujar Ahok.

Ancaman gugatan SPRI baru sekadar ancaman. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari SPRI dan warga peserta kongres untuk bergerak melaporkan Ahok ke polisi.

Setelah 2 Tahun, Tersangka Kasus Obor Rakyat Hadapi Sidang Perdana Hari Ini

Setelah 2 Tahun, Tersangka Kasus Obor Rakyat Hadapi Sidang Perdana Hari Ini

News Unknown   17.59

JAKARTA- Setelah dua tahun penyidikan, kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Tabloid Obor Rakyat, hari ini, Selasa (17/5/2016), akan diproses di pengadilan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan untuk dua terdakwa, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriosa.

"Iya benar, hari ini. Kemarin beberapa kali sidang, terdakwa tidak datang. Tapi hari ini datang," ujar Noor saat dihubungi Kompas.com, Selasa pagi.

Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB.

Berkas perkara Obor Rakyat sudah dinyatakan lengkap sejak pertengahan Januari 2015. Namun, baru sekarang kedua terdakwa  disidang dengan status belum ditahan.

Dalam kasus ini, Setyardi dan Darmawan dianggap melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Joko Widodo melalui Tabloid Obor Rakyat.

Tabloid Obor Rakyat memuat pemberitaan yang dianggap fitnah terkait isu SARA yang menyerang Jokowi pada tahun pemilu, 2014 lalu.

Tabloid ini disebarkan secara masif di beberapa pesantren di Pulau Jawa.

Bareskrim telah menetapkan Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dan redakturnya Darmawan Sepriyossa sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 18 Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers karena tidak memiliki badan hukum.

Sementara itu, mereka juga diancam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP tentang penyebaran kebencian di depan umum.

Acep Menyerahkan Soal Wakil Bupati Kuningan Pada Mekanismenya

Acep Menyerahkan Soal Wakil Bupati Kuningan Pada Mekanismenya

News Unknown   20.37

CIREBON- Sidang paripurna DPRD Kuningan, Rabu (11/5) di Gedung DPRD Kuningan sepakat mengusulkan Wakil Bupati H. Acep Purnama menjadi Bupati Kuningan Periode 2013-2018. Posisi ini menggantikan almarhumah Hj. Utje Ch. Suganda.

Usulan Acep menjadi Bupati Kuningan sekaligus merupakan usulan pemberhentian dia dari posisi Wakil Bupati Kuningan masa pendampingan almarhumah Hj. Utje Ch. Suganda. Perubahan posisi Acep menjadi bupati, menyisakan ruang kosong Wakil Bupati Kuningan.

Desas desus pengusungan siapa yang akan menjadi wakil bupati mendampingi H Acep Purnama menjadi tranding topik di lingkaran politisi dan pengamat di Kuningan. Walaupun sempat malu-malu, pro dan kontra antara ada atau tidak adanya wakil bupati menambah dinamika politik Kuningan menjadi sedikit hangat.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama menerangkan, siapapun berpeluang mendampinginya menjadi Wakil Bupati Kuningan. Hanya saja menurutnya, dirinya akan menyerahkan semua itu kepada mekanisme dan aturan yang ada.

“Tapi nanti, satu-satu dulu selesaikan. Tahapan selanjutnya saya serahkan kepada mekanisme yang ada. Saya ucapkan terimakasih kepada DPRD dan Pimpinan Partai Politik juga masyarakat Kuningan, sudah menempuh mekanisme dengan baik,” kata Acep usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kuningan.

Menurutnya, persoalan ada atau tidak ada wakil sepenuhnya berpedoman kepada undang-undang. Dalam undang-undang, lanjut Acep, mengisyaratkan ada wakil bupati. Adapun mengenai kewenangan yang dimilikinya, akan dimaksimalkan sebagaimana mestinya.

“Kalau diminta atau ditanya, Insyaalaah, saya akan jelaskan, baik keterangan atau apapun tentang wakil bupati nanti. Siapapun berpeluang,” tuturnya.

Sementara itu, menyikapi usulan yang disampaikan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Kuningan yang diisukan akan mendamingi H. Acep Purnama menerangkan, proses kebijakan Pemda harus terus berjalan.

Menurutnya, pihaknya akan segera membuat jadual dengan Acep Purnama sebagai calon bupati baru tentang siapa yang akan ditugaskan berkoordinasi ke mendagri dan siapa ke gubernur.

“Ini urusan Pemerintah Daerah, siapa berkoordinasi dengan siapa. Ada petugas khusus. Selesaikan saja dulu satu-satu,” kata Rana.*



Kata : SOPANDI